Kemenkumham Jateng Bahas Raperda Wonosobo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dari Perspektif HAM

WONOSOBO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Bidang Hak Asasi Manusia, yang kali ini diwakili oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Moh.Hawary Dahlan dan Perancang Perundang-undangan, Heri Setiawan menghadiri undangan rapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Wonosobo, Selasa (10/01).

Agenda pada rapat hari ini adalah Pembahasan terkait Naskah Akademik dan Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonosobo.

Baca juga: DPD JOMAN Kalteng Mengutuk Keras Pernyataan Edy Mulyadi

Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Kantor Wakil Bupati Wonosobo ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, Tarjo.

"Kami sangat mengapresiasi kanwil kemenkumham atas sinerginya dalam penyusunan Perda tentang Administrasi Kependudukan ini, Raperda ini merupakan pembaharuan dari Perda sebelumnya dimana pada raperda ini sanksi dan denda administratif telah dihilangkan sesuai dengan Penjelasan Penerapan Denda dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.” Ujar Tarjo.

Baca juga: Tingkatkan Sinergitas Antar Instansi, PK Bapas Nusakambangan Kunjungi Korban Kasus Perlindungan Anak

Agenda selanjutnya yaitu pembahasan pasal demi pasal Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Wonosobo yang dipimpin oleh Moh. Hawary Dahlan.

"Dalam Proses Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM, Peraturan Daerah harus harmonis dengan peraturan perundang-undangan diatasnya maupun yang sejajar dan dalam hal ini di dalam ketentuan pidana untuk dicermati kembali sesuai dengan kebutuhan daerah dan mengacu dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", jelas Hawary.

Baca juga: PT KDP Lecehkan Hukum Adat Dayak, Ingkit Djaper: Kita Siap Lakulan Hinting Pali dan Geruduk PBS Tersebut